OPINI TERAS TANI INDONESIA
Ketika Bansos Terhenti: Desil, Judi Online, dan Realita Masyarakat Kecil
Jakarta.05/09/ 2026
Di tengah kehidupan masyarakat bawah yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, pekerjaan yang tidak selalu pasti, dan penghasilan yang pas-pasan, muncul sebuah realita baru yang patut menjadi perhatian bersama: sejumlah masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial, pada periode sekarang tidak lagi mendapat bantuan.
Salah satu penyebabnya adalah perubahan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah memang melakukan pemutakhiran data agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Dalam sistem tersebut, desil menggambarkan posisi kesejahteraan keluarga; desil 1 merupakan kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Desil juga bersifat dinamis dan dapat diperbarui apabila tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Namun di lapangan, persoalannya tidak sesederhana angka desil.
Ada masyarakat yang merasa kondisi ekonominya masih sangat bawah, tetapi statusnya berubah sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan. Ada pula warga yang berada pada kelompok desil rendah tetapi belum menerima bantuan karena berbagai proses pemadanan dan penentuan sasaran.
Di sinilah muncul pertanyaan penting:
Apakah angka dalam sistem sudah benar-benar menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang sebenarnya?
Sebab, kemiskinan bukan hanya tentang kepemilikan rumah, kendaraan, pekerjaan atau data administratif. Ada keluarga yang memiliki rumah sederhana tetapi penghasilannya tidak tetap. Ada buruh harian yang bekerja ketika ada pekerjaan. Ada pedagang kecil yang omzetnya terlihat cukup tetapi keuntungan bersihnya sangat kecil.
Judi Online: Masalah Baru yang Menyentuh Masyarakat Bawah
Persoalan lain yang kini semakin ramai adalah keterkaitan penerima bansos dengan judi online atau judol.
Pemerintah memang memiliki alasan kuat untuk melakukan pengawasan. Bantuan sosial ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk digunakan berjudi.
Pada 2026, pemerintah memang melakukan pemadanan data penerima bansos dengan data terkait transaksi judi online. Bahkan terdapat penerima bansos dari kelompok desil rendah yang terindikasi melakukan transaksi judol.
Di Kota Solo, misalnya, Dinas Sosial menyebut terdapat 2.790 KPM desil 1–4 yang terindikasi aktivitas judi online dalam data periode Maret 2025 hingga Agustus 2026.
Tetapi ada satu hal yang juga harus kita lihat secara jernih.
Mengapa judi online begitu mudah masuk ke kehidupan masyarakat kecil?
Hari ini seseorang tidak perlu memiliki uang jutaan rupiah untuk mencoba. Dengan uang puluhan ribu rupiah saja, seseorang sudah bisa tergoda untuk bermain.
Di sinilah persoalannya menjadi sangat kompleks.
Masyarakat kecil yang seharusnya menggunakan uang Rp50 ribu untuk membeli beras, lauk, kebutuhan sekolah anak, atau keperluan rumah tangga, bisa tergoda oleh janji mendapatkan uang lebih besar melalui judi online.
Rp50 ribu mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Tetapi bagi keluarga miskin, Rp50 ribu bisa berarti makan satu atau dua hari.
Jangan Hanya Menghukum, Tetapi Juga Selamatkan
Penertiban terhadap judi online tentu diperlukan.
Tetapi menurut saya, persoalan ini jangan hanya dilihat dari sisi pencoretan bansos.
Kalau seseorang miskin, kemudian terjerat judol, lalu bansosnya dihentikan, pertanyaannya:
Apakah masalahnya selesai?
Atau justru keluarga tersebut semakin terpuruk?
Di sinilah pendekatan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada sanksi. Harus ada edukasi, pendampingan, literasi keuangan, dan upaya pemulihan.
Terlebih, indikasi transaksi judol tidak selalu berarti penerima bansos secara langsung bermain. Pemerintah sendiri menyediakan mekanisme klarifikasi karena bisa terjadi rekening atau identitas digunakan pihak lain, termasuk transaksi yang dilakukan anggota keluarga.
Masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut juga mempunyai mekanisme untuk melakukan sanggahan melalui desa, kelurahan atau dinas sosial.
Data Harus Bertemu dengan Realita
Pada akhirnya, data adalah alat untuk membantu pemerintah mengambil keputusan, bukan satu-satunya cara untuk memahami kehidupan manusia.
Pemutakhiran DTSEN sangat penting. Tetapi ketika seorang warga kehilangan bansos karena perubahan desil, sementara kehidupannya secara nyata masih berada dalam kondisi sulit, maka harus tersedia ruang untuk melakukan koreksi.
Begitu juga dengan persoalan judol.
Kalau terbukti seseorang sengaja menggunakan uang bantuan untuk berjudi, tentu harus ada tindakan tegas.
Namun apabila baru sebatas indikasi, jangan sampai masyarakat langsung dicap sebagai pelaku sebelum ada klarifikasi dan verifikasi.
Sebab di balik satu NIK terdapat manusia.
Di balik satu KK terdapat keluarga.
Dan di balik satu pencairan bansos, mungkin ada seorang ibu yang sedang memikirkan beras untuk makan anaknya malam ini.
Masyarakat kecil tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang adil, data yang akurat, kesempatan untuk melakukan klarifikasi, dan kebijakan yang benar-benar melihat kondisi mereka di lapangan.
Bansos harus tepat sasaran.
Judi online harus diberantas.
Tetapi jangan sampai perang melawan judol membuat kita lupa bahwa kemiskinan juga harus dilawan.
Karena tujuan akhir dari kebijakan sosial bukan sekadar siapa yang dicoret dari daftar penerima bantuan, melainkan bagaimana masyarakat yang benar-benar miskin bisa perlahan keluar dari ketergantungan bantuan dan memiliki kehidupan yang lebih layak.
Itulah realita yang perlu kita bicarakan bersama.
OPINI TERAS TANI INDONESIA
Melihat persoalan dari dekat, menyuarakan realita masyarakat.
