KETIKA UANG TERASA HILANG DARI MASYARAKAT
Apakah Korupsi Ikut Membuat Ekonomi Seret?
OPINI TERAS TANI INDONESIA
Ada satu pertanyaan yang semakin sering muncul di tengah masyarakat kecil:
“Sebenarnya uang di negeri ini ada di mana?”
Bukan berarti uang rupiah benar-benar menghilang. Tetapi di banyak lapisan masyarakat, terutama pedagang kecil, petani, buruh, dan pelaku UMKM, terasa bahwa uang semakin sulit berputar.
Warung sepi. Pembeli berkurang. Pesanan UMKM menurun. Petani menjual hasil produksi tetapi daya belinya tidak selalu kembali dalam jumlah yang sama.
Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar:
Apakah masyarakat sedang menahan uangnya? Apakah uang banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu? Atau jangan-jangan sebagian kekayaan yang berasal dari praktik korupsi justru keluar dari perputaran ekonomi produktif?
DATA KORUPSI INDONESIA PATUT MENJADI PERHATIAN
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika kita melihat data terbaru Transparency International.
Dalam Corruption Perceptions Index 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 109 dari 182 negara. Skor tersebut turun tiga poin dibanding tahun sebelumnya.
Namun perlu ditegaskan: angka tersebut tidak berarti Indonesia berada di peringkat ke-109 dalam jumlah uang yang dikorupsi.
CPI merupakan indikator persepsi terhadap korupsi sektor publik yang disusun berdasarkan berbagai sumber penilaian, bukan perhitungan langsung berapa rupiah uang negara yang dikorupsi.
Tetapi angka tersebut tetap memberikan pesan penting:
Persoalan korupsi dan tata kelola masih menjadi masalah serius yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap institusi dan kualitas perekonomian.
KALAU UANG KORUPSI DISEMBUNYIKAN, APA DAMPAKNYA?
Bayangkan ada uang dalam jumlah sangat besar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, pengadaan barang, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi.
Apabila sebagian uang tersebut diselewengkan, maka masalahnya bukan hanya negara kehilangan uang.
Ada rantai ekonomi yang ikut kehilangan kesempatan.
Misalnya uang pembangunan seharusnya masuk kepada kontraktor, pekerja, pemasok bahan bangunan, sopir, pedagang makanan, hingga masyarakat sekitar.
Ketika uang tersebut bocor atau diselewengkan, maka sebagian rantai transaksi itu tidak pernah terjadi.
Yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi juga perputaran ekonomi yang seharusnya terjadi di masyarakat.
TETAPI JANGAN SALAH MEMAHAMI
Kita tidak boleh mengatakan bahwa uang masyarakat yang sekarang terasa seret pasti disebabkan oleh uang korupsi yang disimpan di rumah, gudang, atau bunker.
Itu membutuhkan bukti.
Ada banyak faktor lain yang dapat membuat masyarakat merasa kekurangan uang beredar: daya beli yang melemah, masyarakat menahan konsumsi, tingginya biaya hidup, cicilan dan utang, perubahan pola belanja, uang yang masuk ke tabungan atau aset, serta aktivitas ekonomi yang tidak merata.
Jadi, persoalannya bukan sesederhana:
“Uang hilang karena koruptor.”
Persoalannya jauh lebih besar:
Bagaimana memastikan uang yang ada di Indonesia terus bergerak ke kegiatan ekonomi yang produktif dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas?
UANG YANG BERHENTI BERPUTAR ADALAH MASALAH
Ekonomi rakyat hidup dari perputaran.
Petani menjual jagung.
Uangnya digunakan membeli kebutuhan rumah.
Warung mendapatkan uang.
Pemilik warung membeli barang dari distributor.
Distributor membayar transportasi.
Sopir membeli makan.
Pedagang mendapatkan penghasilan.
Begitu seterusnya.
Satu transaksi menciptakan transaksi berikutnya.
Tetapi apabila daya beli turun dan masyarakat memilih menahan uang, maka rantai tersebut melambat.
Lebih buruk lagi apabila kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan tidak banyak masuk ke sektor produktif masyarakat.
Uang tetap ada, tetapi tidak terasa ada bagi masyarakat bawah.
KORUPSI BUKAN HANYA SOAL UANG YANG DICURI
Inilah yang sering terlupakan.
Korupsi bukan hanya persoalan:
“Berapa rupiah yang hilang?”
Tetapi juga:
“Berapa banyak kesempatan ekonomi yang ikut hilang?”
Satu proyek yang dikorupsi dapat berarti berkurangnya pekerjaan.
Satu anggaran yang diselewengkan dapat berarti berkurangnya fasilitas publik.
Satu kebijakan yang dipengaruhi kepentingan tertentu dapat membuat pelaku usaha kecil kehilangan kesempatan.
Dan ketika praktik korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan, dampaknya bisa lebih panjang lagi.
Transparency International sendiri menilai korupsi sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola dan akuntabilitas. Dalam laporan CPI 2025, organisasi tersebut juga menyoroti kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi secara global.
MASYARAKAT BAWAH JANGAN HANYA DISURUH BERSABAR
Ketika ekonomi terasa sulit, masyarakat kecil sering menjadi pihak pertama yang diminta untuk berhemat.
Petani diminta efisien.
Pedagang diminta bertahan.
UMKM diminta kreatif.
Buruh diminta meningkatkan produktivitas.
Masyarakat diminta mengurangi konsumsi.
Semua itu memang penting.
Tetapi pertanyaan yang lebih besar juga harus diajukan:
Apakah sistem ekonomi dan pengelolaan uang negara sudah cukup mampu memastikan uang berputar sampai ke lapisan paling bawah?
Sebab ekonomi tidak akan sehat apabila uang hanya berputar di pusat-pusat kekayaan, sementara masyarakat yang bekerja setiap hari justru kesulitan mendapatkan pembeli.
YANG DIBUTUHKAN BUKAN SEKADAR UANG BARU
Solusinya bukan semata-mata mencetak atau menambah uang.
Yang jauh lebih penting adalah menciptakan peredaran uang yang sehat.
Uang harus masuk ke sektor produktif.
Petani harus memiliki pasar.
UMKM harus mendapatkan pembeli.
Pekerja harus mendapatkan pekerjaan.
Usaha kecil harus mendapatkan akses pembiayaan.
Pembangunan harus menghasilkan aktivitas ekonomi nyata.
Dan uang negara harus digunakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
PERTANYAAN TERBESAR
Mungkin sudah waktunya kita tidak hanya bertanya:
“Berapa besar ekonomi Indonesia?”
Tetapi juga:
“Seberapa banyak masyarakat bawah yang benar-benar merasakan perputaran ekonomi tersebut?”
Karena bagi masyarakat kecil, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka.
Pertumbuhan ekonomi berarti:
ada pembeli di pasar, ada pesanan di warung, ada pekerjaan bagi buruh, ada harga yang layak bagi petani, dan ada kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.
Korupsi, jika terjadi, tidak hanya merampas uang.
Korupsi dapat merampas kesempatan.
Dan ketika kesempatan ekonomi semakin sedikit, masyarakat bawah adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya.
Maka pemberantasan korupsi bukan hanya urusan hukum.
Pemberantasan korupsi adalah bagian dari perjuangan menghidupkan kembali ekonomi rakyat.
Sebab pada akhirnya kita tidak hanya membutuhkan negara yang memiliki banyak uang.
Kita membutuhkan negara yang mampu memastikan uang publik digunakan dengan benar, ekonomi bergerak sehat, dan manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.
TERAS TANI INDONESIA
Dari Desa, Membaca Indonesia.
