MBG: Jangan Salahkan Programnya, Perketat Pengawasan Pelaksanaannya
TERAS TANI INDONESIA — PANDANGAN
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini juga merupakan bagian dari janji politik yang kemudian diwujudkan menjadi kebijakan pemerintah.
Dalam negara demokrasi, tentu sangat wajar apabila ada masyarakat yang mendukung dan ada pula yang tidak setuju terhadap program tersebut. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah ketika terjadi dugaan keracunan makanan pada anak-anak sekolah yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.
Peristiwa seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan wali murid. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru jangan sampai menghadapi risiko kesehatan akibat proses penyediaan makanan yang tidak memenuhi standar.
Jangan Sampai Kesalahan Pelaksana Membuat Programnya Dihakimi
Menurut pandangan kami, perlu dibedakan antara tujuan program MBG dengan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Bagi keluarga yang secara ekonomi mampu, manfaat MBG mungkin dianggap tidak terlalu besar. Bahkan ada orang tua yang mungkin merasa anaknya tidak membutuhkan makanan gratis dari pemerintah.
Tetapi realitas di lapangan berbeda.
Masih banyak keluarga di Indonesia yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Bagi mereka, tambahan asupan makanan bergizi untuk anak sekolah bukan persoalan kecil.
Karena itu, ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG, jangan sampai seluruh program langsung dianggap gagal. Yang harus dievaluasi secara serius adalah sistem, SOP, pengawasan, penyedia makanan, kebersihan dapur, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima anak-anak.
Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas Utama
Program sebesar MBG membutuhkan standar keamanan pangan yang sangat ketat.
Tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian yang dapat membahayakan anak-anak.
Jika sebuah dapur MBG terbukti tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pemerintah dan pihak yang berwenang harus berani memberikan tindakan tegas.
Tidak boleh karena dapur tersebut milik kerabat, orang dekat, pengusaha tertentu, bahkan jika ada keterkaitan dengan pejabat, kemudian pengawasannya menjadi longgar.
Sebaliknya, apabila dapur MBG milik masyarakat biasa sekalipun melakukan pelanggaran serius, tetap harus mendapatkan tindakan yang sama.
Di sinilah prinsip keadilan dan profesionalitas pemerintah diuji.
SOP Jangan Hanya Menjadi Dokumen
SOP dalam penyelenggaraan MBG harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
Pengawasan harus menyentuh seluruh proses, mulai dari:
- kualitas dan keamanan bahan makanan;
- kebersihan dapur dan peralatan;
- kesehatan serta kebersihan pekerja;
- proses memasak;
- standar menu dan kandungan gizi;
- waktu antara makanan dimasak hingga dikonsumsi;
- penyimpanan makanan;
- pengemasan;
- distribusi ke sekolah;
- hingga mekanisme pengaduan apabila terjadi masalah.
Termasuk aspek lingkungan dan perizinan yang memang diwajibkan sesuai ketentuan, harus diperhatikan secara serius.
Jika sebuah dapur berulang kali bermasalah dan terbukti tidak memenuhi standar, penghentian sementara bahkan penutupan harus menjadi pilihan yang berani diambil pemerintah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pemerintah Harus Memberikan Rasa Aman kepada Orang Tua
Yang tidak kalah penting adalah membangun kembali rasa percaya masyarakat.
Orang tua tentu akan berpikir:
"Apakah makanan yang diberikan kepada anak saya benar-benar aman?"
Pertanyaan tersebut sangat wajar.
Karena itu pemerintah harus transparan ketika terjadi masalah. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi setelah kasus menjadi viral.
Evaluasi, pemeriksaan, dan tindakan terhadap dapur yang bermasalah harus disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi.
MBG Boleh Dikritik, Tetapi Keselamatan Tidak Boleh Dikompromikan
Program MBG adalah kebijakan pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mendukung, mengkritik, bahkan tidak menyetujuinya.
Itu bagian dari demokrasi.
Tetapi di luar perdebatan politik tersebut, ada satu hal yang seharusnya menjadi kesepakatan bersama:
anak-anak Indonesia harus mendapatkan makanan yang aman dan bergizi.
Jika program ini memang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda, maka pelaksanaannya harus terus diperbaiki.
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Justru kritik dari masyarakat, orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan, tetapi juga seberapa aman, bergizi, tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab program tersebut dijalankan.
Jangan sampai kesalahan segelintir pelaksana membuat program yang memiliki tujuan besar kehilangan kepercayaan masyarakat. Tetapi jangan pula atas nama program, kesalahan pelaksana dibiarkan.
Tegas terhadap pelanggaran. Adil dalam pengawasan. Transparan dalam evaluasi. Dan yang paling utama: keselamatan anak-anak harus berada di atas kepentingan apa pun.
PANDANGAN TERAS TANI INDONESIA — Dari Desa, Mengabarkan Indonesia.
